Ysfksh's Blog

DEBAT

Posted on: January 31, 2010

Berkaitan dengan adanya artikel tentang Hizbut Tahrir di majalah Foreign Policy [Reality Check: The Party’s Not Over], di bawah ini adalah dialog yang terjadi dengan Caryl Kristen, seorang Kontributor Editor di majalah itu. Abdul Wahid, dari Hizbut Tahrir Inggris berdiskusi dengan Christian Caryl mengenai artikel tanggal 22 Desember itu, yang berjudul “Reality Check: The Party’s Not Over “:

27 Desember 2009
Yth. Caryl,
Re: “Reality Check: The Party’s Not Over” Terbit on-line tanggal 22/12/2009

Artikel Anda sangat menarik dan menimbulkan beberapa pertanyaan berkaitan meskipun ada banyak ketidakakuratan yang berulang.

Anda benar ketika mengatakan bahwa organisasi kami telah tumbuh dalam jumlah kekuatan dan pengaruh selama lebih dari 60 tahun, memiliki tujuan yang jelas, dan tidak pernah menyimpang dari metode intelektual dan politik. Ide-ide kami menjadi lebih halus dan terperinci selama puluhan tahun. Dalam 12 bulan terakhir saja, Hizbut Tahrir telah mengeluarkan banyak makalah, buku-buku, seminar-seminar dan konferensi-konferensi yang membahas mengenai Krisis Keuangan Global dan model ekonomi Islam alternatif; Hizbut Tahrir Denmark menerbitkan sebuah makalah pada KTT Kopenhagen tentang perubahan iklim – yang telah diedarkan di konferensi itu (ini bertentangan dengan apa yang disajikan dalam artikel Anda, Hizbut Tahrir tidaklah dilarang di Denmark, sebagai review bahwa pada Juni 2008 telah disimpulkan untuk kedua kalinya dalam empat tahun terakhir bahwa tidak ada dasar untuk melarang HT); Hizbut Tahrir Indonesia mengadakan Konferensi yang dihadiri enam ribu ulama Islam internasional setelah diadakannya Konferensi Khilafah Internasional tahun 2007 di Indonesia yang dihadiri lebih dari seratus ribu peserta. Contoh-contoh ini (dan banyak contoh lainnya) menyebabkan orang salah membuat perbandingan HT dengan yang lainnya.

Selama puluhan tahun, pandangan dunia Islam kepada kami telah berpindah dari pandangan skeptis atas tujuan kami (untuk menghidupkan kembali Islam sebagai dasar bagi kehidupan politik dan menegakkan kembali Khilafah) menjadi suatu pandangan dimana tingkat dukungan masyarakat telah lebih dari 70% menurut beberapa jajak pendapat.

Peningkatan dukungan atas ide-ide politik Islam ini – khususnya mengenai Kekhalifahan – menampilkan pertanyaan yang sebenarnya yang harus ditanyakan kepada Barat. Yaitu, bagaimana Barat dapat memahami dan berdialog dengan pandangan seperti ini?

Adalah memalukan bahwa artikel Anda tidak menyuarakan hal ini. Sebaliknya Anda malah melontarkan argumen pada bagaimana melawan pengaruh-pengaruh Hizbut Tahrir, yang terletak diantara seruan larangan oleh David Cameron dari partai Konservatif dan seruan Douglas Murray untuk memberikan response untuk lebih ‘ McCarthyite ‘ (McCarthyisme adalah praktek untuk membuat tuduhan disloyalitas, subversi, dll – red). Namun, kedua pandangan itu bertentangan dengan argumen yang anda kutip bahwa “cara terbaik untuk melawan ekstremisme religius adalah dengan memiliki kebebasan beragama” – dan dengan demikian jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti kebanyakan kebijakan ‘perang melawan teror’ dalam hal bahwa mereka menghancurkan prinsip-prinsip yang mereka pura-pura tegakkan.

Anda mengajukan pertanyaan, “Apakah partai Islam Hizb-ut-Tahrir merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat Barat?”

Tidak ada ancaman dari Hizbut Tahrir dari akar hingga ke dahan. Pemerintah kolonial Barat tahu baik akan hal ini. Tapi dilema yang mereka hadapi adalah ‘ancaman’ bagi kelangsungan hidup klien rezim-rezim politik di dunia Islam yang menempatkan para kolonial Barat dan kepentingan perusahaan-perusahaan mereka di atas kepentingan Islam dan umat Islam. Jika misi Hizbut Tahrir dapat memenangkan opini publik dan mendapat dukungan kekuatan dari para pemilik kekuasaan di negara-negara Muslim itu, para ” kacung otoriter” itu akan disingkirkan dan diganti suatu sistim yang Islami, yang sepenuhnya bertanggung jawab dan di mana wewenangnya adalah milik masyarakat.

‘Ancaman’ lain yang mereka rasakan adalah bahwa Hizbut Tahrir menyoroti dampak rusaknya cara hidup kapitalis sekuler yang merusak dan mengungkap kebijakan-kebijakan kolonial yang memusuhi Islam dan umat Islam. Hal ini mungkin akan merusak kepentingan pemerintah, tapi saya berpendapat bahwa ini seperti melihat keburukan rupa pada cermin yang sayangnya itu merupakan suatu kenyataan.

Model yang kami tawarkan kepada dunia Islam sangat memerlukan stabilitas; sedangkan kebijakan Inggris, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya adalah penyebab dan secara aktif mengabadikan kekacauan dan ketidakstabilan. Perjanjian Sykes-Picot, penghapusan kekhalifahan dan perebutan kekuasaan atas Palestina menyerang jantung dan pusat dunia Islam. Akibatnya, semuanya berantakan dan ‘anarki itu merajalela didunia “(mengutip kata-kata Yeats) karena dunia Islam tidak lagi mempunyai pusatnya’. Inilah ‘pusat’ dimana kami berusaha pulihkan, sebagaimana yang diwajibkan Islam dan itu adalah prioritas terbesar dan hal ini memang ‘mengancam’ kolonialisme.

Ketika umat Islam berjuang untuk tujuan ini, pemerintahan Barat dan lembaga penelitiannya begitu mudah melabeli kami sebagai ‘ekstremis’ atau secara salah mengkaitkan dengan ‘terorisme’. Namun, hal itu adalah ironis bahwa pada satu waktu pernah George Washington juga diberi label itu oleh pihak berwenang di Inggris sebagai seorang teroris, karena ia berjuang untuk membebaskan Amerika dari kekuasaan despotic kolonial Inggris yang didasarkan pada keyakinan pada Deklarasi Kemerdekaan (Declaration of Independence). Dan apabila diingat bahwa ada orang Inggris bernama Thomas Paine yang mengilhami para Pendiri Negara, dengan pamflet penentangan yang disebut ‘Common Sense (Akal Sehat)’ pada tahun 1776, saat ini mereka toh tidak menyebut dirinya itu sebagai seorang ‘ban berjalan di pabrik’ yang memproduksi teroris, maupun ide-ide yang memotivasi menjadi ‘ekstremis’!

Hizbut Tahrir hanya dipengaruhi oleh Islam; senjata kita bukan apa-apa kecuali ide dan kata-kata; tujuan kami adalah membebaskan dunia Islam dari penjajahan dan pemulihan Kekhalifahan sehingga orang dapat hidup dengan aman dan adil dan kami sungguh percaya dukungan kepada kami atas tujuan ini akan tumbuh lebih kuat.

Saya berharap bahwa Anda akan mendengar pandangan-pandangan kami dari tangan pertama. Tentu saja kami akan menyambut baik dialog yang tulus dan benar-benar berharap bahwa Anda bisa menjawab surat saya.

Hormat kami,

Abdul Wahid
Ketua Komite Eksekutif Inggris
Hizbut Tahrir
Jawaban dari Caryl Kristen [diterbitkan pada ‘Muslim dan Kekhalifahan’]:

Pernyatan Wahid bahwa mayoritas umat Islam secara otomatis setuju dengan tujuan dari partainya adalah salah satu hal yang menarik. Ya, memang polling (jajak pendapat) yang dia sebutkan memang menunjukkan dukungan mayoritas untuk memulihkan ide kekhalifahan. Namun, saya bertanya-tanya berapa banyak responden yang sama akan setuju dengan ini jika mereka ditanya pada saat yang sama apakah mereka akan bersedia melakukannya jika itu berarti menyerahkan kedaulatan nasional negara-negara di mana mereka hidup hari ini. Saya menduga bahwa banyak dari mereka yang kemudian menolak tawaran itu. Jajak pendapat yang sama yang dikutip Wahid juga menunjukkan bahwa “67 persen dari mereka yang disurvei setuju bahwa ’sistem politik demokratis’ adalah cara yang baik untuk memerintah negara mereka dan 82 persen setuju bahwa di negara mereka ‘orang-orang dari berbagai agama harus bebas untuk beribadat menurut kepercayaan mereka masing-masing ‘ “- dua prinsip yang tidak akan berlaku di bawah syarat-syarat sebuah negara Islam global seperti yang ada dalam pikiran Wahid. (Contohnya, partainya menyerang secara konsisten pengertian tentang demokrasi perwakilan)

Singkatnya, saya tidak meragukan bahwa kebanyakan umat Islam di seluruh dunia ingin melihat peran yang lebih besar untuk nilai-nilai Islam dalam masyarakat mereka. Saya juga tidak percaya bahwa kebanyakan umat Islam menyetujui intervensi bersenjata dalam urusan mereka yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Tapi saya tentu tidak berpikir bahwa hal ini berarti bahwa Hizbut Tahrir secara otomatis akan memenangkan semua suara jika ia ada dalam pemilihan umum yang bebas, atau jika mereka dipilih untuk bertindak sebagai mediator antara mereka dan pemerintah yang ada di seluruh dunia. Dan itu berarti lebih sedikit lagi bagi masyarakat demokratis, baik di Barat atau di tempat lain, yang harus memperlakukan partainya Wahid itu sebagai teman bicara yang sah. Suatu masyarakat demokratis yang hormat atas dirinya harus menghormati semua agama; namun ini tidak berarti harus membuat hidup menjadi mudah bagi ideologi keagamaan yang bertujuan menghancurkannya.

Tanggapan Abdul Wahid (3 Januari 2010)

Kepada Yth Caryl,

Re: “Muslim dan kekhalifahan” Terbit on-line pada tanggal 30.12.2009

Merupakan suatu yang baik bahwa Anda menanggapi beberapa poin yang saya ajukan dalam surat saya tapi saya merasa bahwa balasan Anda itu lebih menggambarkan poin saya bahwa kekhalifahan dan sistem politik Islam kurang bisa dipahami.

Saya lampirkan tanggapan saya di bawah ini.

Hormat Kami

Abdul Wahid
Ketua, Komite Eksekutif Inggris
Hizbut Tahrir

Respon untuk Caryl Kristen dari Majalah Foreign Policy

Tanggapan Christian Caryl tertanggal 30.12.2009 atas surat saya yang berkaitan dengan artikel asli yang ditulisnya tanggal 22.12.2009 hanya merupakan bukti lebih jauh tentang bagaimana buruknya sistim politik Islam dipahami.

Pertama, Caryl seharusnya jangan bingung oleh kontradiksi yang nyata atas dukungan mayoritas bagi kekhalifahan maupun juga bagi sebuah sistim politik “demokrasi”. Hal ini karena kebanyakan muslim menganggap istilah “demokrasi” sebagai istilah yang merupakan kewajiban bagi orang untuk memilih dan meminta pertanggung jawaban pemerintah mereka – sesuatu yang diperintahkan Islam selama satu milenium atau lebih sebelum negara-negara sekuler modern mengadopsi hal ini. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai semacam dukungan terhadap demokrasi liberal seperti yang dipraktikkan di Eropa Barat atau Amerika Utara karena sistem Islam secara krusial berbeda dengan demokrasi dalam hal Islam membutuhkan Syari’ah sebagai sumber perundang-undangan. Hal ini tentu saja berbeda dengan demokrasi yang ideal, yang menyatakan bahwa pemerintah haruslah dari ‘rakyat’ (Saya mengatakan hal yang ideal karena sebenarnya sistem demokrasi kenyataanya adalah oligarki di mana hanya orang-orang kaya dan berkuasa yang bisa mempengaruhi dibuatnya suatu undang-undang).

Hal ini juga tercermin dari jajak pendapat yang dilakukan di Pakistan tahun 2008 yang diakui bisa menggambarkan adanya dukungan bagi peran yang lebih besar baik untuk Islam maupun untuk “demokrasi” dalam kehidupan politik. Dalam jajak pendapat itu pertanyaan mengenai ‘demokrasi’ yang ditanyakan pada polling merujuk secara khusus pada “hal-hal yang diatur oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat”.

Sistim Islam adalah sistem di mana rakyat memilih pemimpin mereka dan dapat menurunkan pemimpin itu jika ia melanggar kontrak ketika dia berkuasa. Selain itu, akuntabilitas oleh rakyat tidaklah merupakan hak yang demikian besar melainkan suatu kewajiban dari warga negara. Kewajiban yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok atau partai politik, atau melalui banyak cara lain – apakah itu Masjid, Media, atau tuntutan hukum. Selain itu, kami menawarkan untuk menghidupkan kembali suatu institusi Islam, yang merupakan cabang dari Peradilan (Yudikatif), yang peran satu-satunya adalah untuk meneliti dengan cermat apa yang dilakukan Eksekutif dan mengambil keputusan mengenai keluhan-keluhan yang diajukan oleh warga negara terhadap Eksekutif.
Selain itu, dalam negara Islam warga negara non-Muslim diberi ruang dan dihormati untuk mempraktikkan agama mereka sendiri. Jadi pernyataan dalam jajak pendapat Maryland bahwa ‘orang-orang dari setiap agama harus bebas untuk beribadat menurut keyakinan mereka sendiri’ adalah sesuai sepenuhnya dengan sistem yang ditawarkan Hizbut Tahrir.

Namun, adalah menggelikan untuk membicarakan pemilu yang bebas atau membicarakan kedaulatan nasional ketika hal-hal itu tidak ada di dunia Islam sejak runtuhnya Kekhalifahan Utsmani. Bagaimana dikatakan tidak ada ‘kedaulatan nasional’ yang hilang! Sejumlah besar pasukan secara langsung menduduki Afghanistan, Irak, Kuwait, Qatar dll. Di Pakistan, Amerika Serikat telah membom sasaran-sasaran di dalam negeri itu dan jaringan keamanan Amerika bebas berkeliaran meskipun bertentangan dengan keinginan penduduk.

Pemilihan umum sebagian besar adalah penipuan untuk melegitimasi diktator seperti Mubarak dan Karimov; atau terjadi dalam kerangka di mana daftar para calon secara hati-hati diseleksi sebelum disetujui, seperti di Irak; atau keduanya seperti pada lelucon yang paling baru yang terjadi di Afghanistan.
Hizbut Tahrir tidak pernah mengklaim bahwa ia adalah satu-satunya wakil dari umat Islam. Tapi menjadi fakta bahwa ia sangat mewakili tren dalam umat Muslim mengenai aspirasi suatu persatuan Dunia Islam, pembebasan tanah Islam yang diduduki, pelaksanaan Syariah dan pendirian Khilafah.

Namun, masalahnya adalah bahwa tidak hanya tidak adanya usaha untuk berdialog dengan siapa pun yang membawa pandangan-pandangan seperti ini, tapi aspirasi ini telah menjadi suatu definisi ekstremisme! Satu-satunya kemiripan dialog yang menghibur adalah dengan orang-orang yang setuju untuk mengambil parameter kepada demokrasi liberal yang sekuler. Waktunya telah tiba bagi pemerintahan Barat untuk menerima kenyataan bahwa orang lain ingin hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka sendiri, dan mengakhiri campur tangan mereka yang telah menimbulkan kekacauan dan penderitaan yang tak terbilang.

Kita siap menerima akibat dan tidak malu ketika membahas konflik ideologis ini. Caryl mungkin percaya bahwa kritik kami yang keras terhadap demokrasi liberal telah menghalangi kami untuk melakukan diskusi tetapi kritik-kritik kami tetap sesuatu yang sah mengingat bahwa kita telah menyaksikan beberapa dekade usaha yang gagal untuk menerapkan sistem ini di dunia Muslim, apakah itu dilakukan dengan kekuatan langsung atau campur tangan kolonial.

Lagi pula, untuk membantah komentar terakhir Caryl, kaum Muslim yang hormat atas dirinya sendiri seharusnya tidak membuat mudah bagi pemerintah demokratis yang merencanakan kematian atas ide-ide politik dan social Islam dan mencoba untuk memaksa kelompok lain dan malah mengatakan model yang utopis.

Related to the article on Hizb ut-Tahrir in Foreign Policy magazine [Reality Check: The Party’s Not Over], below which there is dialogue with the Christian Caryl, a Contributor in the magazine’s editor. Abdul Wahid, of Hizb ut-Tahrir UK by Christian Caryl discussion about the article was dated December 22, titled “Reality Check: The Party’s Not Over”:

December 27, 2009
Yth. Caryl,
Re: “Reality Check: The Party’s Not Over” on-line Publication date 22/12/2009

Your article is very interesting and raises several questions regarding although there are many inaccuracies are repeated.

You are correct in saying that our organization has grown in strength and influence of the amount for more than 60 years, has a clear purpose, and never deviated from the intellectual and political methods. Our ideas become more refined and detailed for decades. In the last 12 months alone, Hizb ut-Tahrir has been spending a lot of papers, books, seminars and conferences that discuss about the Global Financial Crisis and Islamic Alternative economic models; Danish Hizb ut-Tahrir published a paper at the Copenhagen summit on climate change – which been circulated at the conference (this is contrary to what is presented in your article, Hizb ut-Tahrir is not banned in Danish, as the review in June 2008 that it has been for the second time in four years that there is no basis for banning HT); Hizb ut-Tahrir Indonesia The conference, attended a six-thousand international Islamic scholars after the holding of the International Khilafah Conference in Indonesia in 2007 which was attended by more than one hundred thousand participants. These examples (and many other examples) causes the one to make comparisons with other HT.

For decades, the Islamic world view us have moved from skeptical view of our goal (to revive Islam as the basis for political life and re-establish the Khilafah) to a view where the level of community support has been more than 70% according to some polls.

Increased support for the political ideas of Islam – particularly about the Caliphate – displays the actual question to ask about the West. Namely, how the West can understand and dialogue with a view like this?

It is a shame that your article did not voice this. Instead you even ask the argument on how to fight the effects of Hizb ut-Tahrir, which is located between the ban call by David Cameron of the Conservative party and calls for Douglas Murray responds to more ‘McCarthyite’ (McCarthyism is the practice of making accusations disloyalitas, subversion, etc. — red). However, both views were contrary to the argument you quote that “the best way to combat religious extremism is to have freedom of religion” – and thus fall into the same trap as most of the policies ‘war on terror’ in the sense that they destroy the principles of principles which they pretend to enforce.

You ask the question, “Does Islamic party Hizb-ut-Tahrir is a threat to Western society?”

There is no threat from Hizb ut-Tahrir from the roots up into the branches. Western colonial government knows this well. But the dilemma they face is ‘threat’ to the survival of the client regimes in the Islamic world politics that places the Western colonial and interests of their companies over the interests of Islam and Muslims. If the mission of Hizb ut-Tahrir can win public opinion and the support strength of the owners of power in Muslim countries, the “authoritarian lackeys” would be removed and replaced by an Islamic system, which is fully responsible and where authority belongs to the people.

‘Threats’ else they feel is that Hizb ut-Tahrir highlight the impact of the destruction of secular capitalist way of life and reveals the destructive colonial policies hostile to Islam and Muslims. This may be damaging the interests of the government, but I think that it’s like looking in the mirror ugliness that unfortunately it is a fact.

The model that we offer to the Islamic world are in need of stability, while the British policy, the United States and its allies is the cause and actively perpetuate the chaos and instability. Sykes-Picot Agreement, the abolition of the Caliphate and the Palestinian power struggle over the heart and central attacking the Islamic world. As a result, all messy and ‘anarchy that reigned in the world “(to quote the words of Yeats) because the Islamic world no longer has its head’. This is the ‘center’ where we try to restore, as is required of Islam and it is the biggest priority, and this is the ‘threat’ of colonialism.

When Muslims fight for this purpose, Western governments and research institutions so easy to label us as ‘extremist’ or is one linked with ‘terrorism’. However, it is ironic that at one time George Washington was also labeled by the authorities in the UK as a terrorist, because he fought to free America from British colonial despotic rule based on the belief in the Declaration of Independence (the Declaration of Independence). And remember that if there is an Englishman named Thomas Paine who inspired the Founders, with the opposition pamphlet called “Common Sense (Common Sense) ‘in 1776, today they did not call himself as a’ conveyor belt in a factory ‘that producing terrorists, as well as the ideas that motivate the ‘extremists’!

Hizb ut-Tahrir is only influenced by Islam, our weapons are nothing but ideas and words, our goal is to liberate the Islamic world and the restoration of the Caliphate rule so that people can live safely and fairly, and we truly believe our support of this goal will grow stronger.

I hope that you will hear our views first hand. Of course we would welcome a sincere dialogue and really hope that you can answer my letter.

Sincerely,

Abdul Wahid
Chairman of the Executive Committee UK
Hizb ut-Tahrir
Answers from a Christian Caryl [published in ‘Muslims and the Caliphate’]:

Wahid statements that the majority of Muslims are automatically agree with the goals of his party is one of the interesting things. Yes, indeed poll (opinion poll) that he mentioned it to show majority support for the idea of restoring the caliphate. However, I wonder how many of the same respondents would agree with this if they asked at the same time whether they would be willing to do it if it means surrender of national sovereignty in the countries where they live today. I suspect that many of those who later declined the offer. The same poll quoted Wahid also showed that “67 percent of those surveyed agreed that” democratic political system ‘is a good way to govern their country and 82 percent agreed that their countries’ people of various religions should be free to worship according to their belief of each ‘ “- two principles that will apply under the terms of a global Islamic state like the one in the mind Wahid. (For example, his party has consistently attacked the notion of representative democracy)

In short, I do not doubt that most Muslims around the world want to see a bigger role for Islamic values in their society. I also do not believe that most Muslims approve of armed intervention in their affairs by western countries. But I certainly do not think that this means that Hizb ut-Tahrir would automatically win all the votes if he is in a free election, or if they were selected to act as a mediator between them and governments all over the world. And that means even less for democratic society, both in the West or elsewhere, which should treat Wahid’s party as a legitimate interlocutor. A democratic society is respect for himself must respect all religions; but this does not mean to make life easy for the religious ideology that aims to destroy it.

Response Abdul Wahid (January 3, 2010)

Dear Caryl,

Re: “Muslims and the Caliphate” Publication on-line on 30/12/2009

It is a good that you respond to some points that I raised in my letter but I feel that your reply is more illustrates my point that the Caliphate and Islamic political system is less understandable.

I enclose my response below.

Sincerely

Abdul Wahid
Chairman, Executive Committee of the British
Hizb ut-Tahrir

Response to the Christian Caryl of Foreign Policy Magazine

Christian Caryl response to the letter dated 30.12.2009 relating to my original article he wrote on 22.12.2009 is only further proof of how bad the political system of Islam is understood.

First, Caryl should not be confused by the apparent contradiction of majority support for the Caliphate and also for a political system of “democracy”. This is because most Muslims consider the term “democracy” as a term that is mandatory for people to choose and ask for accountability of their government – something that was ordered during a millennium of Islamic or more before the state adopted the modern secular state this. This should not be regarded as a kind of support for liberal democracy as practiced in Western Europe or North America because of crucial Islamic system differs from democracy in the Islamic Shariah as a source of needed legislation. This is of course different from the democratic ideal, which states that the government should be of ‘the people’ (I say this because the actual ideal of a democratic system is in reality an oligarchy where only the rich and powerful who can influence made a law) .

This is also reflected in the poll conducted in Pakistan in 2008 which is recognized to represent the support for a greater role for Islam and for “democracy” in political life. In that poll question of ‘democracy’ is asked in surveys specifically refer to “matters governed by representatives elected by the people”.

Islamic system is a system where the people choose their leaders and can decrease the leader if he violated the contract when he took power. In addition, accountability by the people is not such a big right but an obligation of citizens. Obligations that can be done by individuals, groups or political parties, or through many other ways – whether it’s Mosque, Media, or lawsuits. In addition, we offer to revive an Islamic institution, which is a branch of the Justice (Judiciary), whose sole role is to examine carefully what the Executive and a decision on complaints filed by citizens against the executive.
In addition, the citizens of Islamic countries non-Muslims were given space and respect to practice their own religion. So the statement in Maryland poll that ‘the people of every religion should be free to worship according to their own convictions’ is fully in accordance with the systems offered by Hizb ut-Tahrir.

However, it is ludicrous to talk about free elections, or talk about national sovereignty when things did not exist in the Islamic world since the collapse of the Ottoman empire. How to say no ‘national sovereignty’ is missing! A large number of troops directly occupied Afghanistan, Iraq, Kuwait, Qatar etc.. In Pakistan, the United States has bombed targets inside the country and the U.S. security network at large, although contrary to the wishes of the population.

Most of the general election is a fraud for legitimizing dictators like Mubarak and Karimov; or occurs in the context in which lists of candidates are carefully selected before it is approved, such as in Iraq; or both as the most recent joke that happened in Afghanistan.
Hizb ut-Tahrir have never claimed that he was the only representative of Muslims. But the fact that he was representing the trend in the aspirations of Muslims on the Islamic world a unity, the liberation of occupied Muslim land, the implementation of Sharia and the establishment of the Khilafah.

However, the problem is that not only the absence of efforts to dialogue with anyone who brings insights like this, but this aspiration has become a definition of extremism! The only similarity is entertaining dialogue with people who agree to take the parameters to a secular liberal democracy. The time has come for Western governments to accept the fact that other people want to live in accordance with the values and principles of their own, and end their interference that has caused chaos and untold suffering.

We are ready to accept the consequences and not shy when discussing this ideological conflict. Caryl may believe that our strong criticism of liberal democracy have obstructed us for discussion, but the criticisms we keep something legitimate to remember that we have witnessed decades of failed attempts to implement this system in the Muslim world, whether it is done with direct force or colonial intervention.

Besides, to deny the last comment Caryl, Muslims are respectful of themselves should not make it easy for a democratic government that planned the death of political ideas and social Islam and trying to force other groups and even say utopian model.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

kalender

January 2010
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d bloggers like this: